Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum Gandjar Laksmana menilai program pemerintah untuk memberantas mafia hukum atau mafia peradilan merupakan kerja besar yang hanya bisa diselesaikan dengan baik melalui kerja keras semua aparat penegak hukum utamanya Kepolisian dan Kejaksaan.
"Ini kerja besar pemerintah yang perlu kerja keras. Kalau dikerjakan secara intensif dalam dua tahun ini dengan membuat `shock periode`, mungkin dalam tahun kelima bisa kelihatan hasilnya," kata Gandjar di Jakarta, Jumat.
Untuk melakukan pemberantasan mafia hukum, Gandjar menyebutkan Presiden harus mampu memperbaiki kualitas aparat penegak hukumnya terutama di Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga bisa menjalankan tugas pemberantasan mafia hukum dengan baik.
"Kalau presiden dengan perangkatnya saja, pasti tidak mampu. Presiden harus memberikan perhatian kepada jajaran penegak hukumnya Kepolisian dan Kejaksaan. Kalau perlu presiden bisa `memegang` hingga pejabat eselon dua di dua lembaga itu," katanya.
"Presiden sangat serius dengan upaya penegakan hukum, tetapi sayangnya penunjukkan Menkum HAM seperti tidak serius. Pak Patrialis memang cukup baik, tetapi jangan dilupakan kalau beliau dari parpol," katanya.
Presiden, lanjutnya bisa membuat unit khusus reformasi peradilan yang bertugas untuk menyusun program dan melaksanakan upaya pemberantasan mafia.
Gandjar juga menambahkan bahwa upaya pemberantasan mafia hukum, merupakan program yang sangat sulit dilakukan karena sudah merambah pada semua lini sistem peradilan, mulai dari polisi, jaksa, hakim, panitera, pengacara sampai ke petugas Lapas.
Mafia peradilan juga bukan hanya beroperasi di pengadilan pidana, tetapi juga pengadilan perdata dan pengadilan agama. "Orang mau cerai saja sekarang harus membayar hakim kalau mau menang," kata pengajar di fakultas hukum UI ini.
Gandjar juga mengatakan untuk memberantas mafia peradilan, langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan membenahi sistem administrasi peradilan di manapun, apakah pengadilan pidana, perdata dan agama.
"Sistem administrasi peradilan sebisa mungkin harus transparan. Memang ada yang harus dirahasiakan seperti BAP, tetapi yang lain harus terbuka, sehingga mengurangi kemungkinan adanya oknum yang `bermain`," katanya.
Dengan sistem administrasi yang baik, lanjutnya maka aparat penegak hukum akan berusaha mengikuti sistem yang baik itu.
Selain itu, upaya perbaikan sumber daya manusia di lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan begitu juga hakim dan panitera serta petugas KP juga harus diperbaiki dengan melakukan sistem rekruitmen yang lebih baik.
"Setelah perbaikan sumber daya manusia, yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesejahteraan aparat hukum dan terus melakukan pembinaan yang intensif," katanya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan program pemberantasan mafia hukum sebagai salah satu dari 15 program utama 100 hari kabinetnya.
Menurut Kepala Negara, mafia hukum adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan merugikan pihak lain, seperti makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, serta pungutan yang tidak semestinya.
Mafia hukum, lanjutnya bisa ada di mana saja seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, departemen-departemen, pajak, Bea Cukai, daerah dan lain-lain.
"Ini akan kita jadikan prioritas 100 hari untuk membersihkan mafia hukum. Memang tidak semudah yang dibayangkan, tidak sekali tindakan langsung bersih. Tetapi apabila kita gebrak pasti mencapai hasil," katanya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar